PEKANBARU (PNC) – Sekretaris Daerah Provinsi Riau, SF Hariyanto mengakui bahwa selama ini struktur APBD Riau tergolong besar untuk menganggarkan penggajian tenaga honorer.
Total ada 19.690 tenaga honorer yang bekerja di Pemprov Riau, di 12 kabupaten/kota. Angka itu dari data yang masuk dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“APBD Riau besar gaji untuk tenaga honor. Ratusan miliar,” kata SF Hariyanto, Senin (4/7/2022).
Namun demikian, ia mengatakan bahwa dengan kondisi yang ada, tidak perlu dicari kesalahan honorer tersebut ramai di zaman pimpinan terdahulu atau bagaimana.
“Yang penting bagaimana kita menyelesaikan sebaik mungkin,” kata SF dilansir cakaplah.com.
Ia menambahkan, bahwa saat ini, belanja pegawai di Provinsi Riau mencapai 26,3 persen, yang ia sebut hampir kurang sehat.
Memang, ia mengatakan, pihaknya awalnya ingin mengusulkan agar penghapusan tenaga honorer ditunda sampai 2025. Namun, jika diterapkan akan bertambah honorer baru yang semakin membludak.
“Namun kalau ditunda 2025, mohon maaf ya, ada Pilkada (2024), membawa tim Sukses, makin membludak lagi. Makanya jangan sampai nanti struktur APBD kita tidak sehat. APBD itu tak sehat kalau terlalu banyak pegawai,” cakapnya lagi.
“Makanya dari pusat itu ingin clear tahun 2023,” tukasnya.
Dinas Pendidikan
Dibagian lain Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah melakukan pendataan jumlah honorer di lingkungan pemerintah setempat, dalam rangka menindaklanjuti terkait arahan pemerintah pusat soal peniadaan tenaga honorer.
Total ada 19.690 tenaga honorer yang bekerja di Pemprov Riau, di 12 kabupaten/kota. Dari data yang masuk dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), paling banyak honorer tenaga pendidikan, terutama guru di kabupaten dan kota.
Dari 19.690 tenaga honorer tersebut, berdasarkan informasi yang dihimpun CAKAPLAH.com, diduga terdapat lebih kurang 500 orang honorer fiktif. Dimana terdapat nama, namun orangnya tidak bekerja.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto saat dikonfirmasi perihal keberadaan honorer fiktif di Pemprov Riau mengatakan, jika pihaknya belum bisa memastikan apakah ada honorer fiktif di lingkungan Pemprov Riau, karena pihaknya saat ini tengah melakukan pemetaan.
“Kita belum tahu, sehingga belum berani ngomong (honorer fiktif). Makanya kita perlu petakan, kita kan gak rambut sama hitamnya. Mana tahu nanti ada yang tak bekerja tapi dibayar gajinya. Itu yang akan dipetakan,” kata SF Hariyanto kepada CAKAPLAH.com, Senin (4/7/2022), usia pimpin rapat pendataan pegawai Non-ASN di lingkungan Pemprov Riau.
Untuk pemetaan tenaga honorer Pemprov Riau, lanjut SF Hariyanto, pihaknya telah membentuk tim yang diketuai Asisten III Setdaprov Riau, Joni Irwan dan sekretaris tim Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan.
“Jadi tim ini lah nanti yang memetakan dan mengalokasikan kebutuhan seluruhnya. Makanya kita tunggu dulu (apakah ada honorer fiktif atau tidak), nanti setelah pemetaan akan saya sampaikan jika memang ada (honorer fiktif),” tukasnya.
Untuk diketahui, masalah honorer fiktif tersebut sempat dibahas dalam rapat honorer yang dipimpin Sekdaprov Riau tersebut.
Hanya saja, untuk memastikan kebenaran dugaan honorer fiktif tersebut, Pemprov Riau masih membentuk tim untuk menelusuri dugaan itu. Terlebih, diperkirakan dugaan honorer fiktif di lingkungan Pemprov Riau lebih dari 500 orang.***
