PEKANBARU (PNC) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti di bawah kepemimpinan Bupati Muhammad Adil dua kali tidak mengirim kontingen pada iven tingkat Provinsi Riau.
Dimana Pemkab Kepulauan Meranti tidak mengutus kontingen Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) XL Provinsi Riau tahun 2022 yang dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) sampai waktu pendaftaran ditutup.
Kemudian, Pemkab Kepulauan Meranti juga diketahui tidak mengirim kontingen pada iven Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XV Tingkat Provinsi Riau tahun 2022.
Kebijakan Bupati Adil tersebut pun mendapat sorotan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Dr Elfiandri MSi.
Elfiandri menilai kebijakan Adil tidak mengirimkan putra-putri terbaik Kepulauan Meranti untuk mengikuti iven tingkat provinsi adalah contoh yang tidak baik.
“Kebijakan pemimpin seperti itu dapat menghambat potensi generasi muda. Seharusnya seorang pemimpin bisa mendorong generasi muda untuk ikut kompetisi. Karena kompetisi itu membuat mental sehat. Kalau generasi muda tidak diutus mengikuti iven, kalau menurut saya itu pemimpin yang tak elok,” tegas Elfiandri kepada CAKAPLAH.com, Kamis (23/6/2022).
Menurutnya, bagaimana sebuah daerah akan berkembang jika pimpinan tidak mendukung kegiatan positif untuk masyarakatnya.
“Kalau seperti itu, sama saya menjadikan generasi muda seperti katak dalam tempurung. Artinya jangan merasa hebat tapi ketika mengikuti kompetisi mentalnya bermasalah. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa mendorong masyarakat ikut kegiatan-kegiatan positif,” ujarnya.
Disinggung Pemkab Kepulauan Meranti tidak mengirim kontingen pada iven tingkat provinsi karena persoalan anggaran, Elfiandri menegaskan itu alasan klasik.
“Berapa lah anggaran yang dibutuhkan untuk memberangkatkan putra-putri untuk mengikuti sebuah iven. Mana besar manfaat daripada uang yang lain. Tapi kalau kita menghitung pemberdayaan masyarakat ini dengan berapa uang keluar, berhentilah jadi bupati,” tegasnya lagi.
Apalagi menurut Elfiandri, Kepulauan Meranti itu merupakan kabupaten termuda di Riau, seharusnya bupati bisa memacu perkembangan daerah, sehingga tidak jauh tertinggal dengan daerah lainnya.
“Jadi bupati harus memajukan dulu kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan lain,” pungkasnya.***