JAKARTA (PNC) – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, hari ini. Ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus di Indonesia ini akan menyuarakan aspirasinya terkait penolakan penundaan pemilu, sekira pukul 10.00 WIB.
“Estimasi massa aksi ada sekitar 1.000 massa. Kita mulai kumpul dari jam 10.00 WIB, siang,” kata Koordinator Bidang Media BEM SI, Luthfi Yufrizal saat dikonfirmasi, Senin (11/4/2022), seperti dilansir dari Sindonews.com.
Ide penundaan pemilu digaungkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golongan Karya (Golkar).
Mereka menyatakan hal itu, merupakan aspirasi rakyat karena kondisi perekonomian belum stabil akibat Covid-19. Mereka menilai pemerintah harus fokus untuk memulihkan kondisi perekonomian terlebih dahulu. Dikutip dari Tempo.co
1. Pernyataan Muhaimin Iskandar (Ketum PKB) :
“Ya, setahun lah, ya kalau nggak sampai dua tahun maksimal,” kata Muhaimin.
“Karena itu saya, melihat tahun 2024 pemilu ya rencananya kita laksanakan bulan Februari itu. Jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu,” kata Wakil Ketua DPR ini. Disadur dari BBC News Indonesia.
2. Pernyataan Zulkifli Hasan (Ketum PAN) :
“Memang survei menunjukkan kepuasan terhadap kinerja pemerintah, Pak Jokowi ini tinggi sekali. Artinya, Presiden Jokowi dinilai oleh masyarakat yang terbaik saat ini,” kata Zulhas di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat 25 Februari 2022.
“(Kepuasan kinerja Presiden Jokowi) Lebih dari 70 persen, tepatnya 73 persen lebih. Kepuasannya ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di belahan dunia terhadap survei yang dilakukan oleh lembaga tertentu kemarin kepuasannya sampai 73 persen,” ujarnya. Dikutip dari Liputan6.com.
3. Pernyataan Airlangga Hartato (Ketum Golkar) :
“Itu aspirasi masyarakat kami serap. Karena kami ketua umum parpol memang tugasnya menyerap aspirasi rakyat,” kata Airlangga saat diminta tanggapan terkait dalam sesi tanya jawab dengan para petani di Kampung Libo Jaya, Kandis, Kabupaten Siak Riau, Kamis 24 Februari 2022.
Sementara sejumlah partai yang telah menyatakan menolak ide ini adalah :
A. Partai Nasional Demokrat (Nasdem). B. Partai Demokrat.
C. Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
D. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
E. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
F. Partai Gerindra (belum menentukan sikap).
1. Pernyataan Hasto Kristiyanto (Sekjen PDI Perjuangan) :
“Tidak ada sama sekali ruang penundaan Pemilu.” Seperti dilaporkan Antara.
2. Pernyataan Surya Paloh (Ketum Partai Nasdem) :
“Kalau ibarat kereta api, maka sudah tiup peluit dan jalan. Makanya harapan saya tentu kalau masalah penundaan ya jangan tertunda,” katanya seperti dikutip Antara.
3. Pernyataan Arsul Sani (Fraksi PPP) :
“Menurut saya secara moral konstitusi tidak pas untuk melakukan amandemen UUD jika MPR tidak bertanya dulu kepada rakyat secara keseluruhan, apakah rakyat setuju pemilu ditunda.”
4. Pernyataan Mardani Ali Sera (Politikus dari PKS) :
“Amandemen justru bisa merusak keseluruhan bangunan konstitusi kita. Bahaya, apalagi di saat koalisi dan oposisi tidak berimbang maka amandemen bisa berujung kepada kembalinya oligarki, bahkan tirani,” kata Mardani Ali Sera kepada BBC News Indonesia.
Sementara itu, pengamat politik dari LP3ES, Wijayanto sepakat tentang ini. Tujuan penundaan Pemilu 2024 “untuk memperpanjang kekuasaan”.
“Ada kepentingan tertentu yang tidak menginginkan adanya perubahan yang mengejutkan,” kata Wijayanto, disadur dari BBC News Indonesia.
Penundaan Pemilu 2024 menimbulkan spekulasi di antaranya:
A. Mengamankan proyek-proyek perpindahan ibu kota
B. Mengamankan paket Omnimbus Law yang diminta MK untuk direvisi.
C. Parpol-parpol yang tidak siap berkompetisi 2024.
D. Kekhawatiran kalau rezim nanti berubah, ada banyak kasus yang terungkap.
“Muncul di permukaan, bisa kasus apa saja,” lanjut Wijayanto yang juga menambahkan, penundaan Pemilu 2024 juga dinikmati oleh “Mereka yang ada status quo itu akan bertahan, baik di DPR maupun kementerian, tentu saja di Istana.” (***)
