PEKANBARU (PNC) – Tim dari Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Polda Riau, yang mana pertemuan digelar di ruang Tri Brata lantai 5 Markas Polda Riau di Jalan Pattimura.
Rombongan Komisi III DPR RI ini disambut langsung Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal, Wakapolda Riau Brigjen Pol Tabana Bangun, beserta seluruh pejabat utama dan jajaran Kapolresta/Kapolres.
Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal, menyampaikan ungkapan terima kasih atas kunjungan kerja Komisi III DPR RI ini ke Polda Riau.
“Intinya atas kunjungan DPR RI, kita ucapkan terima kasih, atas masukan, koreksi dan apresiasi. Semangatnya adalah memperbaiki atau menguatkan kerja Polda Riau,” kata Kapolda. Jumat (15/4/2022)
Terkait posko terpadu untuk mengawasi masuknya narkoba ke Riau, Irjen M. Iqbal menerangkan, dalam hal ini pihaknya bekerjasama dengan seluruh instansi lainnya, seperti BNNP, Bea Cukai, dan sebagainya.
“Posko terpadu, jadi diisi oleh semua kementerian lembaga, seperti kepolisian, BNNP, Bea Cukai, ada posko besar dengan anggaran khusus. Ini untuk membendung semua masuknya narkoba dari luar,” terang Irjen Iqbal.
Hal lain yang juga dibahas dalam pertemuan tersebut, adalah soal masalah pengendalian narkoba dari dalam Lapas.
“Kita akan meningkatkan koordinasi, untuk meminimalisir atau menghilangkan peredaran narkoba di Lapas,” pungkas Kapolda Riau.
Meski di hari libur nasional, rombongan Tim dari Komisi III DPR RI dari pusat itu berkesempatan membahas soal berbagai isu bersama Polda Riau dan jajaran BNNP Riau.
Persoalan yang dibahas seperi indikasi penyimpangan terkait masalah kelangkaan minyak goreng (Migor) dan juga narkoba.
Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh menuturkan, Riau dikenal sebagai provinsi penghasil sawit terbesar di Indonesia. Namun pihaknya heran, kenapa masih terjadi kelangkaan minyak goreng di Bumi Lancang Kuning.
“Tentu dalam tanda petik (diduga) ada penyimpangan, kita harapkan Kapolda bisa menyisirnya,” ucap Pangeran.
Selanjutnya Pangeran menyebutkan, pihaknya juga membahas soal perusahaan besar sawit di Riau yang diduga merambah hutan lindung.
“Jadi mereka menanam sawit dalam kawasan (hutan). Ada juga yang melebihi HGU yang mereka miliki, ini juga kita percayakan ke Polda untuk meneliti dan memeriksanya,” ucap Pangeran.
Berikutnya dijabarkan Pangeran, Komisi III DPR RI juga menyarankan agar dibuat semacam posko terpadu di wilayah yang menjadi pintu masuk narkoba jaringan internasional Malaysia ke Riau.
“Itu kan dari Rohil dan Inhil ada membentang (garis pantai) 685,24 km. Ini menjadi jalur masuknya narkoba internasional. (Termasuk) Bengkalis, Meranti, Dumai. Ini kita harapkan untuk memotong masuknya narkoba dari Malaysia, diharapkan membuat posko,” jelas dia.
Tampak hadir juga dalam pertemuan tersebut yakni, para petinggi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau dan BNN Kota se-Riau.
Pertemuan jajaran Polda Riau, BNNP Riau dengan Komisi III DPR RI ini, berlangsung dari siang hingga sore hari. (***)
