DUMAI (PNC) – Berbagai keluhan terkait kerjasama antara Pemerintah Kota (Pemko) Dumai dengan pemilik media menjadi masukan bagi Pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Cabang Dumai. JMSI sebagai organisasi yang menaungi perusahaan media elektronik/siber, meminta agar Pemko membenahi bentuk dan anggaran kerjasama dengan perusahaan media.
Ketua JMSI cabang Dumai, Ahmad Dahlan mengaku mendapat berbagai keluhan serta informasi yang kurang baik terkait anggaran kerjasama media yang bakal terjun bebas tahun mendatang, bahkan tidak adanya pembenahan dan peningkatan dalam sistem kerjasama dan anggaran dari pemerintah untuk membantu perusahaan media khususnya media siber di Kota Dumai.
“Kami dari JMSI akan mengupayakan jalur komunikasi dengan Walikota Dumai dan pimpinan DPRD Kota Dumai. Kita berharap keluhan bagi pemilik perusahaan media terhadap kerjasama dengan pemerintah dapat dibenahi dan anggaran ditingkatkan,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, tambahnya, JMSI Dumai akan melayangkan surat kepada Pemko dan DPRD, yang bertujuan guna membahas bentuk kerjasama sebagai bahan evaluasi serta menyampaikan keluhan para pemilik perusahaan media di Kota Dumai.
“Kondisi ini mungkin sudah dikeluhkan semua pemilik media, setiap tahun anggaran kerjasama terus menurun, seolah-olah media tidak dibutuhkan oleh pemerintah,” terang Dahlan.
“Seharusnya kita mendapat perhatian serius sebagai corong informasi bagi masyarakat dalam hal menyampaikan kinerja, program kerja serta fakta yang terjadi tidak hanya di pemerintah dan DPRD juga seluruh Kota Dumai,” sebutnya.
Ahmad Dahlan menjelaskan lebih lanjut, bahwa seluruh perusahaan media sudah memiliki izin yang layak berupa Perusahaan Terbatas (PT), sehingga secara administrasi dan kelengkapan sudah layak untuk bekerjasama, namun persoalan sekarang, alokasi anggaran yang diberikan masih jauh dari yang di harapkan.
“Kami harap hal ini jadi perhatian serius bagi Pemko Dumai, sehingga teman-teman pengelola perusahaan media mendapat perhatian atas kontribusi yang diberikan bagi daerah dalam hal pemberitaan dan informasi publik,” tutupnya. (***)
Editor : Vanche