PEKANBARU (PNC) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau hingga saat ini masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari pemerintah pusat terkait nasib ribuan tenaga honorer lingkungan Pemprov Riau. Pasalnya, tahun depan para tenaga honorer akan ditiadakan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan mengatakan, saat ini masih mengumpulkan data berapa jumlah tenaga honorer di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kami masih dikumpulkan data honorer terlebih dahulu. Untuk petunjuk teknisnya belum ada bagaimana nasib para tenaga honorer ini,” kata Ikhwan Ridwan, Ahad (26/6/2022).
Melansir cakaplah.com, namun kata Ikhwan, dari informasi yang didapatkan, untuk tenaga honorer yang bisa digunakan sistem kerjasama dengan pihak ketiga atau outsourcing (kontrak) hanya tiga jenis perkerjaan. Yakni tenaga keamanan, kebersihan dan supir. Sedangkan untuk jenis pekerjaan lainnya belum ada petunjuk teknis dari pusat.
“Yang bisa digunakan sistem outsourcing hanya tiga jenis honorer itu saja. Satpam, kebersihan dan supir. Untuk yang lainnya kan belum ada petunjuk teknisnya seperti apa,” terangnya.
Meski begitu, lanjut Ikhwan, Gubenur Riau berharap para tenaga honorer yang sudah lama bekerja tetap dapat didayagunakan. Salah satunya dengan memasukkan dalam kategori Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kalau arahan Pak Gubenur, beliau inginnya semua honorer dijadikan PPPK. Tapi kan keputusannya tetap pada pemerintah pusat. Jadi kita sifatnya mengikuti petunjuk pusat,” tukasnya.
Dari data sebelumnya, kata Ikhwan, jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemprov Riau mencapai 18 ribu orang.
Nantinya, jika Dafa tenaga honorer sudah terkumpul, maka pihaknya akan mengklasifikasikan atau mengelompokkan berdasarkan jenis pekerjaan.
“Pak Gubernur inginnya semua diusulkan jadi tenaga PPPK, tentu kami akan lihat petunjuk teknisnya terlebih dahulu. Karena hingga saat ini belum ada petunjuk teknisnya,” tukasnya.***
