ROKAN HULU (PNC) – Masyarakat ramai-ramai menyegel kantor Kepala Desa (Kades) Sialang Jaya , Rokan Hulu, Riau. Penyegelan dilakukan karena masyarakat menduga Kades mereka berinisial YD melakukan tindakan asusila, berselingkuh dengan wanita yang sudah bersuami.
Informasi diterima detiksumut pintu kantor desa disegel, Senin (9/5) pagi tadi. Kantor disegel dengan papan dan spanduk ukuran jumbo berisi ‘Setop Aktivitas Kantor Desa’.
Selain penyegelan, masyarakat juga turun aksi di Kantor Camat Rambah dan Kantor Bupati Rokan Hulu di Pasir Pangaraian. Dalam aksinya massa mendesak Kepala Desa, YD diberhentikan.
“Hari ini ada ratusan massa aksi. Tuntutan hanya satu, kami menuntut pemberhentian Kepala Desa Sialang Jaya. Tidak ada kata lain,” kata Koordinator Lapangan saat aksi, Ramlan Lubis, Senin (9/5/2022).
Tuntutan dilayangkan karena masyarakat menuding YD telah berselingkuh. Bahkan aksi dilakukan dengan warganya sendiri.
“Alasannya sudah terbukti bertahun-tahun dia berzina dengan istri orang. Bahkan ini masyarakat menangkap basah langsung dia di kampung orang, jadi ya masyarakat kompak sekarang,” katanya.
Masyarakat yang menggelar aksi sendiri dikawal personel TNI, Polri dan Satpol PP. Termasuk Babinsa Koramil 02 Rambah Kodim 0313/KPR Peltu M Yakfi.
Sementara Kapolres Rokan Hulu, AKBP Eko Wimpiyanto membenarkan terkait aksi masyarakat di kantor bupati. Hanya saja, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan atas dugaan perselingkuhan sang kades.
“Soal aksi dan tuntutan benar, tapi sampai hari ini kami di jajaran Polres Rokan Hulu belum ada menerima laporan untuk kasus itu (perselingkuhan). Di polsek juga belum ada,” kata Kapolres.
Terkait persoalan itu, Wimpi memastikan akan duduk bersama dengan tokoh adat, masyarakat dan Pemda setempat. Hal itu untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Untuk penyegelan kantor, sore ini sudah mulai dibuka. Wimpi meminta kantor desa tidak disegel karena banyak masyarakat berurusan di kantor tersebut.
“Untuk kantor desa sudah kita minta buka tadi dan sekarang sudah dibuka. Ya kalau kantor desa tidak bisa disegel, nanti warga yang mau berurusan jadi susah,” katanya.***
