PEKANBARU (PNC) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Riau mempercepat pembangunan Lapas Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Lapas ini dibangun di atas hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten Rohil seluas 14,2 hektare di Ujung Tanjung.
Pembangunan Lapas Bagansiapiapi yang baru bertujuan untuk menekan overkapasitas. Diketahui, saat ini Lapas Bagansiapiapi yang lama sudah sangat padat, dan menjadi penjara terpadat di Indonesia.
Saat ini tercatat penghuni Lapas Bagansiapiapi mengalami over kapasitas sebanyak 982 persen. Penghuni terbanyak berasal dari Warga Binaan Pemasyarakatan dengan kasus narkoba sebanyak 61,9 persen dan disusul dengan kasus pencurian sebanyak 17,4 persen.
Untuk penyelesaian pembangunan, Kanwil Kemenkumham Riau menggelar rapat koordinasi dengan melibatkan Manajemen Konstruksi, Dinas PUPR serta pejabat struktural dari Kanwil Kemenkumham Riau serta Lapas Bagansiapiapi, sebagaimana dilansir vakaplah.com, Selasa (19/4/2022).
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Mhd. Jahari Sitepu, di ruangannya. Rapat ini membahas progres pembangunan Lapas serta memitigasi keterlambatan proses pembangunan.
Kepala Lapas Bagansiapiapi, Wachid Wibowo, melaporkan bahwa pembangunan sampai saat ini telah mencapai tahap drainase, Pengerjaan jalan lingkungan luar, dan pematangan lahan.
Untuk itu, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Maulidi Hilal, menyarankan agar ketika tahap pelaksanaan nanti, kesediaan tenaga kerja dan kesediaan bahan baku tersedia dengan baik.
Atas progres tersebut, Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk selalu berkoordinasi dengan PUPR dan meninjau langsung segala proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, realisasi dan segala permasalahan yang didapati di lapangan.
“Segera dikonsultasikan dengan bagian PPL (Program dan Pelaporan) Ditjen Pemasyarakatan agar dapat dicarikan solusinya. Bekerjalah sesuai dengan aturan karena uang yang digunakan untuk pembangunan ini berasal dari uang rakyat. Pergunakanlah semaksimal mungkin demi melayani rakyat juga,” tegas Jahari.
Hal senada juga disampaikan Kepala Divisi Administrasi, Achmad Brahmantyo Machmud. Ia menyarankan agar seluruh tim senantiasa memperhatikan pemenuhan standar pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan. ***
