JAKARTA (PNC) – Karena banyaknya masyarakat yang mengurus pertanahan melalui calo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto meminta agar kantor-kantor pertanahan di daerah untuk memberikan ‘karpet merah’ bagi masyarakat yang mengurus sertifikat pertanahan sendiri.
Hadi meminta agar Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) membuat loket khusus bagi masyarakat yang mau mengurus sertifikat pertanahan sendiri tanpa calo dan pengurusan sertifikat secara mandiri menurutnya harus diprioritaskan.
“Saya perintahkan kepada seluruh Kakantah bahwa harus membuka layanan untuk masyarakat mulai dari Senin sampai dengan hari Jumat menyiapkan satu loket untuk prioritas. Beri karpet merah hanya untuk masyarakat yang mandiri mengurus mandiri sertifikatnya,” papar Hadi seperti dilansir dari laman detik.com.
“Di sana harus dilayani dengan baik dengan senyum, tidak ada pungli,” imbuhnya.
Salah satu masalah lain yang Hadi identifikasi dari pelayanan sektor pertanahan adalah banyaknya masyarakat yang kesulitan mengurus sertifikatnya secara mandiri di hari kerja. Maka dari itu, secara khusus Hadi mengeluarkan aturan agar Kantor Pertanahan bisa membuka layanan di hari Sabtu dan Minggu.
Kebijakan ini diterapkan di berbagai kantor pertanahan yang memiliki jumlah frekuensi pelayanan yang cukup tinggi. Layanan akhir pekan dibuka selama setengah hari, dari pukul 08.00 hingga 12.00.
“Kemarin sudah saya Luncurkan untuk pengurusan sertifikat di akhir pekan. Hari Sabtu dan Minggu, mulai dari 08.00 sampai dengan 12.00, namun memang di wilayah-wilayah yang jumlah layanan frekuensi pelayanannya cukup tinggi, seperti di ibukota provinsi dan sebagainya itu kita memerintahkan untuk dibuka,” kata Hadi.
Banyak Calo Sertifikat Tanah
Hadi awalnya cukup kaget melihat kenyataan banyak sekali calo ataupun perwakilan dalam rangka pengurusan sertifikat tanah. Hal ini dia temui langsung saat melakukan kunjungan ke beberapa kantor pertanahan.
Yang pertama saya datangi kantor BPN, saya datangi, di sana saya lihat secara langsung kontak kepada masyarakat yang mengurus tanah. Kebetulan di situ saya datang ke Semarang, saya lihat banyak sekali yang sedang menyelesaikan sertifikat.
Di salah satu kantor pertanahan yang ada di Semarang, Hadi mengaku menemukan ada orang yang mengurus sebanyak sembilan sertifikat tanah dalam satu waktu. Setelah dia tanya, ternyata orang itu adalah calo.
“Bapak-bapak, ibu-ibu, saat ini sekarang sedang mengurus apa? ‘Saya mengurus sertifikat tanah.’ Saya lihat di depan. Ibu sedang mengurus apa? ‘Sertifikat tanah.’ Coba jumlahnya berapa? ‘Sembilan pak.’ Loh kok banyak sekali? Ternyata adalah calo,” kata Hadi.
Hadi menemui ada yang mengurus lebih dari satu sertifikat dalam satu waktu mengakunya adalah notaris tanah.
“Saya coba lagi depan, ibu lagi ngurus apa? ‘Saya sertifikat tanah pak.’ Kok banyak sekali ada berapa ada lima saya lihat, ibu dari mana? Dari notaris katanya,” kisahnya.
Dirinya pun menemukan ada satu juga yang mengurus sertifikatnya secara mandiri. Di depan orang itu, Hadi menjamin pengurusannya tak akan dipersulit. Kalau sampai dipersulit Hadi meminta langsung melapor.
“Jadi ibu mengurus sendiri, apabila nanti ibu mengurus dipersulit, ibu tidak dilayani dengan baik, ini khusus yang sendiri ya, ada pungli ibu laporkan ke saya,” kata Hadi.
Hotline Keluhan Layanan
Mengetahui masih banyak masalah pelayanan di instansinya, Hadi pun menjamin akan menerima masukan dan juga semua keluhan dari masyarakat soal pelayanan pertanahan. Dia menyatakan bagi masyarakat yang melihat ada masalah silakan langsung melapor.
Apabila punya akses langsung kepadanya pun dipersilakan. Namun, secara umum pihaknya sendiri sudah mengeluarkan hotline untuk keluhan dan laporan masalah pelayanan.
“Saya yakin masyarakat ada yang tahu nomor telepon saya. Yakin. Sekarang pun sudah ada hotline agar lebih mudah, walaupun bukan telepon,” kata Hadi.
Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN beberapa waktu lalu, Hadi sudah meluncurkan hotline pengaduan masyarakat. Aduan bisa dilakukan secara mudah, bahkan lewat pesan singkat WhatsApp.
“Dalam rangka mengubah wajah ATR/BPN menjadi kementerian yang lebih terbuka, responsif, melayani dan menerima kritikan, selain memiliki aplikasi LAPOR bekerja sama dengan MenPAN-RB, pada kesempatan ini saya juga meluncurkan hotline kontak pengaduan masyarakat melalui WhatsApp di 081110680000,” kata Hadi dalam keterangan tertulis. (***)
