MERANTI (PNC) – Pasukan Adat dan Marwah Gagak Hitam Provinsi Riau mengadakan musyawarah untuk membahas jabatan Panglima Gagak Hitam Sambang Bengkalis yang dijabat oleh Iskandar Tio, bertempat di Markas Besar Gagak Hitam Provinsi Riau Jalan Merdeka, Selat Panjang Kepulauan Meranti.
Musyawarah ini dipimpin langsung oleh Panglima Gagak Hitam Provinsi Riau Dt Yusri Yano didampingi Timbalan I Dt Elzawir, Setie Usahe Dt Efendi, Panglima Perang Dt Dino Afandi serta seluruh jajaran pengurus yang hadir.
Hasil musyawarah bersama memutuskan bahwa, saudara Iskandar alias Iskandar Tio tidak lagi menjabat sebagai Panglima Gagak Hitam Sambang Bengkalis sesuai yang tercantum pada surat pencabutan mandat pertanggal Kamis 14/7/2022.
Panglima Gagak Hitam Provinsi Riau Dt Yusri Yano mengatakan sebelum keputusan ini diambil, terlebih dahulu berkoordinasi dengan meminta pendapat dan saran dari Panglima Besar Gagak Hitam Dt Arba Udin/Udin Pelor yang bermarkas di Kota Batam.
“Agar kami tidak salah mengambil sebuah keputusan terkait surat pencabutan mandat Panglima Gagak Hitam Sambang Bengkalis, kami sudah berkoordinasi dengan Panglima Besar Gagak Hitam yang bermarkas di Kota Batam,” terangnya. Kamis (14/7/2022)
Lebih lanjut Panglima Dt Yusri Yano mengatakan, keputusan pencabutan mandat sudah tepat dan bijak, tapi perlu diketahui bersama, bahwa surat pencabutan mandat hanya ditujukan kepada panglimanya saja.
“Pencabutan mandat hanya untuk Panglima Gagak Hitam Sambang Bengkalis saja, tidak untuk jajaran Pengurus Gagak Hitam Sambang Bengkalis, pengurusnya masih tetap utuh,” tegas Panglima Dt Yusri Yano.
“Jika nahkoda kapal telah berlayar tanpa haluan, maka nahkodanya cepat kita gantikan agar kapal dan seluruh awaknya dapat terselamatkan, begitulah kira-kira kata kiasan yang diberikan agar semua tahu maksud dan tujuannya,” terangnya.
Panglima Dt Yusri Yano mengimbau, “Seorang pemimpin Pasukan Adat dan marwah Gagak Hitam haruslah selalu mengedepankan hak seluruh pengurus dan anggota, tidak mendahulukan kepentingan pribadi dan membuat kebijakan yang dapat merugikan organisasi.” (***)
