JAKARTA (PNC) – Survei Litbang Kompas menunjukkan, sebagian besar responden tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam mengendalikan harga barang dan jasa. Hal tersebut tercermin dari angka kepuasan terhadap kinerja pengendalian terhadap harga-harga barang dan jasa yang hanya sebesar 31,8 persen atau turun 19 persen dibanding periode survei Januari 2022 lalu.
Sementara, sebanyak 64,5 persen responden mengak tidak puas terhadap salah satu aspek kinerja ekonomi Jokowi tersebut.
Kinerja dalam pengendalian harga barang dan jasa tersebut berpengaruh terhadap keseluruhan penilaian publik terhadap kinerja ekonomi pemerintahan Jokowi yang juga merosot pada periode Juni ini.
“Jika dilihat lebih spesifik, kinerja bidang ekonomi yang menyumbang terhadap penurunan kepuasan publik adalah aspek pengendalian harga-harga barang dan jasa,” tulis peneliti Litbang Kompas Gianie seperti dikutip dari Harian Kompas, Senin (20/6/2022).
Ketidakpuasan tersebut bisa dipahami lantaran inflasi tinggi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Puncaknya, pada April 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi sebesar 0,95 persen.
Turun Dibandingkan Januari Tingginya angka inflasi itu disumbang oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang sebesar 1,76 persen.
Dari empat subkelompok pada kelompok ini, subkelompok yang mengalami inflasi tertinggi adalah makanan, yakni 2,05 persen. Komoditas yang dominan memberi andil pada inflasi berturut-turut adalah minyak goreng, daging ayam ras, ikan segar, telur ayam ras, daging sapi, bayam, bawang putih, tahu mentah, tempe, dan gula pasir.
Secara umum, kepuasan publik terhadap kinerja ekonomi Jokowi mengalami penurunan signifikan pada periode Juni 2022 dibandingkan Januari 2022, yakni hanya sebesar 50,5 persen dari yang sebelumnya 64,8 persen.
Padahal, sepanjang survei berkala yang dilakukan Litbang Kompas, kinerja ekonomi mencapai angka tertinggi pada periode Januari 2022.
“Penilaian kepuasan tersebut bahkan merupakan yang tertinggi sejak Joko Widodo menjadi presiden pada 2014,” tulis Gianie.
Selain soal harga barang dan jasa, aspek penyediaan lapangan kerja atau mengatasi pengangguran juga mendapat nilai ketidakpuasan yang tinggi, yakni sebesar 54,2 persen.
Sementara itu, yang menyatakan puas hanya 40,4 persen, turun 9 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Sebagai informasi dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 26 Mei-4 Juni 2022. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia.
Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian lebih kurang 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.***
